Ticomar, Timor Leste (ANTARA News) -
Pemerintah Timor Leste akan memberikan perhatian lebih kepada pengawasan dan pengembangan kawasan perbatasan negaranya dengan Indonesia di Pulau Timor, baik di bagian Distrik Oekusi maupun di bagian induk negara itu.
Wakil Perdana Menteri Timor Leste, Jose L Gutterez, menyatakan hal itu dalam sambutan tanpa teks dalam bahasa Tetum dan Portugis, saat menjadi inspektur upacara peringatan HUT kelima Polisi Penjaga Pebatasan Timor Timur (UPF), di Subdistrik Ticomar, Distrik Kovalima, Timor Timur, Jumat.
Hadir dalam upacara itu sejumlah elite politik negara itu, di antaranya tokoh vokal Parlemen dari Partai Fretilin, Anna Pesoa, Panglima Angkatan Bersenjata Timor Leste, Brigadir Jenderal Taur Matan Ruak, dan Komandan UPF, Inspektur Quintilliano Soares.
Pihak Indonesia juga diundang dalam upacara itu, di antaranya Kapolda NTT Brigadir Jenderal Polisi Bambang Suedi, Kepala Fungsi Politik KBRI di Dili Victor J Sambuaga, Komandan Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan Indonesia-Timor Leste Letnan Kolonel Infantri Kusdaryono, dan Kapolres Belu AKBP Sugeng Kurniaji, serta Kepala Staf Kodim 1605/Belu Mayor Infantri Widodo.
Lokasi peringatan hari jadi UPF itu sendiri terletak di pantai selatan perbatasan negara Indonesia dan Timor Leste, 96 kilometer dari Atambua. Sedangkan dari Dili, rombongan harus menempuh perjalanan selama enam jam untuk bisa tiba di tempat tersebut.
Tentang perbatasan negara, kata Gutterez, tidak bisa dilepaskan dari peran dan kerja sama Indonesia melalui TNI dan polisinya, yang secara aktif terus-menerus mengamankan seluruh garis perbatasan.
"Kita akan menambah berbagai peralatan dan fasilitas yang diperlukan. Penyempurnaan prosedur juga terus dilakukan. Kalau perbatasan tidak aman bisa merugikan negara kita dan berpengaruh hubungan baik kita dengan Indonesia," katanya.
UPF sampai saat ini baru memiliki 21 pos perbatasan di sepanjang garis perbatasan dengan Indonesia, sementara TNI memiliki 39 pos pengamanan. Pada masa awal kemerdekaan negara itu, Indonesia malah memiliki hingga 49 pos pengamanan yang dijaga tiga batalion gabungan.
Menurut Soares, selama lima tahun ini tugas pokok pengamanan perbatasan telah dilakukan. Tidak ada gejolak yang muncul secara berarti. Prosedur di lapangan pasti diubah sesuai dengan keperluan.
(*) COPYRIGHT © 2008
Fontes: Antara
Pemerintah Timor Leste akan memberikan perhatian lebih kepada pengawasan dan pengembangan kawasan perbatasan negaranya dengan Indonesia di Pulau Timor, baik di bagian Distrik Oekusi maupun di bagian induk negara itu.
Wakil Perdana Menteri Timor Leste, Jose L Gutterez, menyatakan hal itu dalam sambutan tanpa teks dalam bahasa Tetum dan Portugis, saat menjadi inspektur upacara peringatan HUT kelima Polisi Penjaga Pebatasan Timor Timur (UPF), di Subdistrik Ticomar, Distrik Kovalima, Timor Timur, Jumat.
Hadir dalam upacara itu sejumlah elite politik negara itu, di antaranya tokoh vokal Parlemen dari Partai Fretilin, Anna Pesoa, Panglima Angkatan Bersenjata Timor Leste, Brigadir Jenderal Taur Matan Ruak, dan Komandan UPF, Inspektur Quintilliano Soares.
Pihak Indonesia juga diundang dalam upacara itu, di antaranya Kapolda NTT Brigadir Jenderal Polisi Bambang Suedi, Kepala Fungsi Politik KBRI di Dili Victor J Sambuaga, Komandan Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan Indonesia-Timor Leste Letnan Kolonel Infantri Kusdaryono, dan Kapolres Belu AKBP Sugeng Kurniaji, serta Kepala Staf Kodim 1605/Belu Mayor Infantri Widodo.
Lokasi peringatan hari jadi UPF itu sendiri terletak di pantai selatan perbatasan negara Indonesia dan Timor Leste, 96 kilometer dari Atambua. Sedangkan dari Dili, rombongan harus menempuh perjalanan selama enam jam untuk bisa tiba di tempat tersebut.
Tentang perbatasan negara, kata Gutterez, tidak bisa dilepaskan dari peran dan kerja sama Indonesia melalui TNI dan polisinya, yang secara aktif terus-menerus mengamankan seluruh garis perbatasan.
"Kita akan menambah berbagai peralatan dan fasilitas yang diperlukan. Penyempurnaan prosedur juga terus dilakukan. Kalau perbatasan tidak aman bisa merugikan negara kita dan berpengaruh hubungan baik kita dengan Indonesia," katanya.
UPF sampai saat ini baru memiliki 21 pos perbatasan di sepanjang garis perbatasan dengan Indonesia, sementara TNI memiliki 39 pos pengamanan. Pada masa awal kemerdekaan negara itu, Indonesia malah memiliki hingga 49 pos pengamanan yang dijaga tiga batalion gabungan.
Menurut Soares, selama lima tahun ini tugas pokok pengamanan perbatasan telah dilakukan. Tidak ada gejolak yang muncul secara berarti. Prosedur di lapangan pasti diubah sesuai dengan keperluan.
(*) COPYRIGHT © 2008
Fontes: Antara
